Jakarta, 18 November 2025 – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali menjadi sorotan publik setelah DPR dan pemerintah melakukan pembahasan ulang sejumlah pasal yang dianggap kontroversial. Dampak RUU KUHAP terhadap sistem peradilan nasional menjadi topik penting yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Salah satu perubahan yang mendapat perhatian besar adalah ketentuan terkait penyidikan dan penahanan tersangka. Pasal-pasal baru ini berpotensi mempercepat proses penyidikan dan memberikan kewenangan lebih luas bagi aparat penegak hukum. Namun, di sisi lain, kritikus menilai bahwa hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Analisis ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara efektivitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Dampak lain yang mungkin terjadi adalah pada proses peradilan itu sendiri. Dengan revisi yang menekankan prosedur hukum yang lebih tegas, diharapkan sidang pengadilan menjadi lebih efisien dan mengurangi lamanya proses perkara. Efisiensi ini berpotensi menekan backlog kasus yang selama ini menjadi masalah klasik di pengadilan Indonesia. Namun, jika implementasi RUU KUHAP tidak disertai pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, risiko kesalahan prosedural tetap tinggi.
RUU KUHAP juga menekankan hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke penasihat hukum sejak awal proses penyidikan. Hal ini dianggap langkah positif karena memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran HAM. Penguatan hak tersangka ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional. Masyarakat kini dapat menilai bahwa hukum tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga hak individu secara adil.
Selain itu, pengaturan ulang prosedur penuntutan dan persidangan di RUU KUHAP dapat memengaruhi kualitas putusan pengadilan. Dengan aturan yang lebih rinci dan jelas, hakim memiliki pedoman yang lebih kuat dalam menilai bukti dan menetapkan putusan. Hal ini berpotensi mengurangi ketidakpastian hukum yang sering terjadi akibat interpretasi pasal yang ambigu. Sebaliknya, jika aturan baru terlalu kompleks, hakim dan jaksa bisa mengalami kesulitan dalam penerapannya, sehingga justru menimbulkan hambatan dalam proses peradilan.
RUU KUHAP juga memiliki dampak jangka panjang terhadap budaya hukum di Indonesia. Dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak tersangka, diharapkan sistem peradilan nasional menjadi lebih profesional dan bebas dari praktik korupsi. Budaya hukum yang kuat ini menjadi fondasi bagi masyarakat untuk percaya pada keadilan, sekaligus mendorong aparat hukum untuk bertindak sesuai aturan dan etika.
Secara keseluruhan, RUU KUHAP membawa peluang dan tantangan bagi sistem peradilan nasional. Di satu sisi, revisi ini dapat mempercepat proses hukum, memperkuat hak tersangka, dan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Di sisi lain, risiko penyalahgunaan wewenang dan kompleksitas prosedural tetap perlu diantisipasi. Oleh karena itu, implementasi yang tepat, pengawasan yang ketat, serta pelibatan masyarakat dan akademisi menjadi kunci sukses RUU KUHAP dalam memperkuat sistem peradilan nasional.
Dampak RUU KUHAP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolis. Keberhasilan revisi ini dapat menjadi indikator kematangan hukum Indonesia dalam menegakkan keadilan secara profesional, transparan, dan berkeadaban. Pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa setiap pasal dalam RUU KUHAP mencerminkan prinsip hukum yang adil, manusiawi, dan mampu mengokohkan sistem peradilan nasional di mata masyarakat.
